Makalah ekonomi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmatNya kami dapat menyelesaikan tugas makalah ini dengan tema “Pembangunan Nasional”. Makalah ini bertujuan khususnya untuk memenuhi tugas Pengantar Ekonomi Publik. Selain itu juga untuk memberikan informasi atau gambaran umum mengenai Pembangunan Nasional . Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Bapak U. Maman Rubaman, SE, MM selaku dosen mata kuliah Pengantar Ekonomi Publik.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangannya dan perlu disempurnakan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati kami menerima kritik dan saran yang bersifat membangun kesempurnaan makalah ini. Besar harapan, semoga makalah ini bermanfaat bagi kami dan para pembaca untuk memberikan tambahan pengetahuan wawasan.

                                                                                    Bekasi, Januari 2012

                                                                                               

Penulis

DAFTAR ISI

                                                                                                              Halaman

KATA PENGANTAR ......................................................................................  i

DAFTAR ISI ...................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1

A. Latar Belakang Masalah ..................................................................... 1

B. Perumusan Masalah ............................................................................. 1

C. Tujuan Penulisan ................................................................................. 2

D. Sistematika Penulisan ......................................................................... 2

BAB II ARTI, TUJUAN DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN

NASIONAL .......................................................................................... 3

A. Pengertian Pembangunan Nasional  .................................................... 3

B. Tujuan Pembangunan Nasional ........................................................... 4

C. Tahap-tahap Pembangunan Nasional .................................................. 5

BAB III POLA DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENURUT GBHN 1999 ................................................................... 8

A. Kelemahan Pembangunan Orde Baru ................................................. 8

B. Masalah Pembangunan ........................................................................ 8

C. Prioritas Pembangunan ...................................................................... 10

BAB IV SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL .... 12

A.    Asas dan Tujuan .............................................................................. 12

B.     Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional  ............................... 12

C.    Pola Perencanaan Pembangunan Nasional ....................................... 13

BAB V KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PEMBANGUNAN

EKONOMI INDONESIA ............................................................................... 14

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 16

BAB I

PENDAHULUAN

A.               Latar Belakang Masalah

Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, pembangunan nasional mengalami pasang surut seiring dengan dinamika sosial politik masyarakat. Dimulai pada masa orde lama, pembangunan nasional lebih diarahkan pada sektor politik. Akibatnya, pembangunan disektor lain menjadi diabaikan. Masyarakat tetap terkurung dalam belenggu kemiskinan. Selanjutnya pada masa orde baru, dengan tekad memperbaiki kesejahteraan rakyat, pembangunan nasional diarahkan pada usaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk maksud tersebut, semua aspek kehidupan diarahkan untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Akibatnya, kehidupan demokrasi menjadi terbelenggu, KKN merajalela dan sektor pertanian menjadi leading sector masyarakat terabaikan. Sekarang ini, dengan tekad reformasi di segala bidang, pembangunan nasional diarahkan pada usaha pembangunan yang berkelanjutan serta berkeadilan.

B.               Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1)                  Apa yang dimaksud dengan pambangunan nasional, tujuan nasional serta tahapannya ?

2)                  Jelaskan pola dan tahapan pembangunan nasional menurut GBHN ?

3)                  Bagaimana sistem perencanaan pembangunan nasional ?

4)                  Jelaskan keberhasilan dan kegagalan pembangunan ekonomi di Indonesia ?

C.               Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini adalah:

1)                  Menjelaskan pembangunan nasioanal, tujuan pembangunan dan tahapannya ?

2)                  Menjelaskan pola dan tahapan pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam GBHN yang berlaku ?

3)                  Mengkaji sistem perencanaan pembangunan nasional ?

4)                   Menjelaskan keberhasilan dan kegagalan dari pembangunan ekonomi di Indonesia ?

D.               Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan makalah ini dari 5 (lima) bab. Pada bab pertama berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan dan sistematika penulisan.

Selanjutnya, bab kedua mengenai arti, tujuan dan tahapan pembangunan nasional yang berisi pengertian pembangunan nasional, tujuan pembangunan nasional dan tahap-tahap pembangunan nasional.

Pada bab ketiga mengenai pola dan tahapan pembangunan nasional menurut GBHN 1999 berisikan tentang kelemahan pembangunan orde baru, masalah pembangunan, dan prioritas pembangunan.

Kemudian bab keempat, membahas sistem perencanaan pembangunan nasional yang berisi asas dan tujuan, tahapan perencanaan pembangunan nasional, dan pola perencanaan pembangunan nasional.

Dan bab kelima, keberhasilan dan kegagalan pembangunan ekonomi Indonesia. Pada bagian akhir, dilampirkan daftar pustaka.

BAB II

ARTI, TUJUAN  DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN NASIONAL

A.               Pengertian Pembangunan Nasional

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terus-menerus menuju perbaikan di segala bidang kehidupan masyarakat dengan berdasarkan pada seperangkat nilai yang di anut,  yang menuntun masyarakat untuk mencapai tingkat kehidupan yang di dambakan. Pembangunan disini lebih di arahkan pada pembangunan potensi, inisiatif, daya kreasi, dan kepribadian dari setiap warga masyarakat. Dalam proses ini terjadi transformasi sosial ke arah yang lebih baik. Dengan pembangunan masyarakat diharapkan semakin mampu mengelola alam bagi peningkatan kesejahteraanya. Namun, hal ini tidaklah berarti bahwa pembangunan akhirnya harus mengeksploitasi alam secara semena-mena yang akhirnya hanya mengganggu keseimbangan ekosistem dan interaksi manusia dengan alam. Pembangunan menuntut orientasi masa depan bagi kelestarian manusia dan alam.

Pembangunan nasional Indonesia adalah suatu  rangkaian usaha yang dilakukan secara berkesinambungan dalam semua bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia untuk menuju suatu keadaan yang lebih baik. Pembangunan nasional dilakukan dalam rangka realisasikan tujuan nasional seperti yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembangunan tidaklah identik dengan pembangunan ekonomi atau pembangunan politik saja. Pembangunan ekonomi atau pembangunan politik hanya merupakan salah satu objek pembangunan. Pembangunan di salah satu bidang, seperti bidang ekonomi saja tidak akan dapat memberikan hasil yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa di sertai dengan pembangunan di bidang lainya. Banyaknya bidang kehidupan yang perlu mendapat perhatian menyebabkan pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan skala prioritas. Tidak mungkin pembangunan di segala bidang dilaksanakan sekaligus karena negara kita memiliki masalah keterbatasan dana. Prioritas pertama adalah pembangunan ekonomi. Prioritas di bidang ekonomi di lakukan agar keberhasilan di bidang ini dapat mempercepat pembangunan di bidang-bidang lain.

Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling menunjang, saling mengisi dan saling melengkapi dalam suatu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.

B.               Tujuan Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional yang di lakukan mengarah pada suatu tujuan. Tujuan ini terbagi atas tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek pembangunan nasional adalah meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan yang semakin adil dan merata serta meletakan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya. Pembangunan jangka panjang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Menurut GBHN pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Setelah tujuan Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP I) dipandang berhasil dengan membanggakan, maka Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II) bertujuan mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir bathin sebagai landasan sebagai tahap pembangunanberikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan tujuan Pembangunan Lima Tahun Keenam (PELITA VI) adalah:

a.                   Menumbuhkan sikap dan tekad kemandirian manusia dan masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan bathin yang lebih selaras, adil dan merata.

b.                  Meletakkan landasan pembangunan yang mantap untuk tahap pembangunan berikutnya.

C.               Tahap-Tahap Pembangunan Nasional

Dari tujuan pembangunan nasional seperti diuraikan di atas terlihat bahwa pembangunan nasional tidak hanya menyangkut ekonomi, tetapi juga menyangkut segi kehidupan lainnya. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, maka disusun pola pembangunan yang bersifat jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka pendek (1 tahun). Pembnagunan jangka panjang tersebut dilaksanakan secara bertahap melalui pembangunan jangka menengah dan jangka pendek.

Sasaran utama PJP I adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Titik berat PJP I adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri, serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, yang berarti bahwa sebagian besar dari usaha pembangunan di bidang-bidang lainnya bersifat menunjang dan melengkapi.

Pada masa Orde Baru, pembangunan nasional dilaksanakan secara bertahap dalam jangka pendek (5 tahun) dan jangka panjang (25 tahun). Secara utuh sebelum adanya perubahan, telah dilaksanakan 5 kali Pelita dengan prioritas masing-masing.

No.	PELITA	MASA	PRIORITAS
1.	PELITA  I	1 April 1969 – 31 Maret 1974	Sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian.
2.	PELITA  II	1 April 1974 – 31 Maret 1979	Sektor pertanian dan meningkatkan industri yang mengelola bahan mentah menjadi bahan baku.
3.	PELITA  III	1 April 1979 – 31 Maret 1984	Sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.
4.	PELITA  IV	1 April 1984 – 31 Maret 1989	Sektor pertanian dengan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri dan melanjutkan usaha swasembada pangan.
5.	PELITA  V	1 April 1989 – 31 Maret 1994	Sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainya dan sektor industri, khususnya indstri yang menghasilkan barang untuk ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri.

Dengan telah selesainya PJP I dan tercipta landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk melanjutkan pembangunan, maka sejak 1 April 1994 bangsa Indonesia memasuki PJP II sebagai periode pembangunan tinggal landas.

Sasaran umum PJP II adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tentram dan sejahtera lahir bathin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkeseimbangan dan selaras dalam hubungan antara sesame manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam dan lingkungannya, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Titik berat PJP II masih sama dengan PJP I, yaitu diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan, seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras dan serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

PJP II dimulai dengan memasuki Pelita VI (1 April 1994-31 Maret 1999), dengan prioritas pembangunan bidang ekonomi adalah pembangunan sektor-sektor di bidang ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya dan peningkatan sumber daya manusia, yang dikembangkan sebagai berikut:

1)                  Penataan industri nasional yang mengarah pada penguatan dan pendalaman struktur industri yang didukung kemampuan teknologi yang makin meningkat; peningkatan ketangguhan pertanian; pemantapan sistem dan kelembagaan koperasi; penyempurnaan pola perdagangan, jasa dan sistem distribusi; pemanfaatan secara optimal dan tepat guna faktor produksi dan sumber daya ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai prasyarat terbentuknya masyarakat industri yang menjamin peningkatan keadilan, kemakmuran dan pemerataan pendapatan serta kesejahteraan rakyat, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

2)                  Pembangunan sumber daya manusia agar makin meningkat kualitasnya sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dengan pendidikan nasional yang makin merata dan bermutu, disertai peningkatan dan perluasan pendidikan keahlian yang dibutuhkan berbagai bidang pembangunan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin mantap.

BAB III

POLA DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN NASIONAL MENURUT GBHN 1999

A.               Kelemahan Pembangunan Orde Baru

 Kelemahan struktur ekonomi yang muncul ke permukaan pada masa Orde Baru antara lain sebagai berikut:

1)                  Bahan dasar industri kita banyak yang harus diimpor. Untuk mengimpor, kita kekurangan devisa dan walaupun dapat diimpor, harga pokoknya terlalu mahal. Akibatnya, banyak industri yang menghentikan kegiatanya.

2)                  Kurang meratanya porsi pembangunan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial.

3)                  Sistem lembaga keuangan seperti perbankan yang belum mantap, menggoyahkan sendi-sendi kehidupan ekonomi pada masa krisis.

4)                  Ketergantungan pembiayaan dari pinjaman luar negri.

5)                Menumpuknya pembayaran pokok dan bunga pinjaman luar negri.

B.               Masalah Pembangunan

GBHN 1999-2004 menyebutkan adanya lima masalah utama yang diwariskan pelaksana pembangunan ekonomi selama Orde Baru. Masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut.

1)                  Merebaknya Konflik Sosial Dan Munculnya Gejala Disintegrasi Bangsa

Sekalipun seluruh rakyat dan penyelenggara negara serta segenap potensi bangsa telah berusaha mewujudkan Persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, masih terdapat ancaman, hambatan, dan gangguan terhadap keutuhan negara. Hal ini bisa disebabkan karena praktik penyalahgunaan wewenang, primordialisme suku dan budaya, tidak meratanya pembangunan, dan masalah keadilan. Munculnya konflik antarmasyarakat seperti di maluku, aceh, papua, dan daerah-daerah lainya harus di atasi secara arif dan bijaksana.

2)                  Lemahnya Penegakan Hukun Dan Hak Asasi Manusia

Penegakan hukum sebagai salah satu syarat untuk dapat maju dalam berbangsa dan bernegara masih perlu di benahi. Intensitas peningkatan produk perundang-undangan, peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum, dan sarana dan prasarana hukum saat ini pada kenyataanya tidak di imbangi dengan peningkatan integritas moral, profesionalitas aparat penegak hukum, kesadaran, dan mutu pelayanan hukum kepada masyarakat. Akibatnya, kepastian hukum, keadilan, dan penegakan hukum. Untuk mengatasinya, ada beberapa hal yang perlu di perhatikan. Materi-materi perundang-undangan harus lengkap, proses pelaksanaan hukum yang berlangsung harus transparan, intervensi pihak eksekutif terhadap pihak yudikatif harus dikurangi, profesionalisme penegak hukum harus di bangun, dan pelayanan publik d bidang hukum harus di tingkatkan.

3)                  Lambatnya Pemulihan Ekonomi

Pemulihan ekonomi berjalan lambat karena dua hal. Pertama, penyelenggaraan di bidang ekonomi selama ini dilakukan atas dasar kekuasaan yang terpusat dan campur tangan yang terlalu besar dari pemerintah. Kedua, kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah, antar daerah, antar pelaku ekonomi, dan antar golongan pendapatan terjadi. Selain itu, lambatnya pemulihan ekonomi juga disebabkan kondisi di luar ekonomi seperti keamanan dan ketertiban, penegakan hukum yang masih lemah, serta banyaknya kasus KKN yang belum terselesaikan.

4)                  Rendahnya Kesejahteraan Rakyat, Meningkatnya Penyakit Sosial, dan Lemahnya Kesatuan Kebudayaan Nasional

Kesejahteraan rakyat yang rendah semakin terlihat setelah krisis ekonomi. Terlihat bahwa semakin banyak orang hidup di bawah garis kemiskinan. Kebutuhan pokok tidak terpenuhi, menyebabkan mudah terjadi konflik sosial yang menjurus pada kerusuhan. Kehidupan beragama pun belum memberikan jaminan atas kualitas keimanan dan ketakwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Timbulnya penyakit sosial seperti korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan pelanggaran hukum semakin memperjelas perbedaan antara kehidupan yang seharusnya dengan kenyataan.

5)                  Kurang Berkembangnya Kapasitas Pembangunan Daerah dan Masyarakat

Pengaturan kegiatan ekonomi dan politik oleh pusat menyebabkan daerah menjadi tidak berkembang dan sangat bergantung pada pusat. Sentralisasi yang berlebihan itu bukan saja menyebabkan kesenjangan hubungan antara pusat dan daerah melainkan lebih jauh lagi menumbuhkan ketidakpuasan daerah. Pemerintah pusat di anggap terlalu banyak mencampuri urusan daerah dan menutup kesempatan bagi daerah untuk berkreasi. Untuk mengatasi kesenjangan telah di berlakukan Undang-Undang Otonomi Daerah yang memberi kesempatan pada daerah untuk mengurus daerah sendiri. Yang menjadi masalah sekarang adalah kesiapan pemerintah daerah dalam hal pembiayaan, personil, dan peralatan.

Dengan melihat permasalahan tersebut, GBHN 1999-2004 berusaha mengakomodasikan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan dan pengembangan pembangunan selama lima tahun kedepan. Arah, sasaran umum, dan prioritas pembangunan di tuangkan dalam rencana Program Pembangunan Nasional ( PROPENAS ). Selanjutnya, PROPENAS dijabarkan dalam pelaksanaan tahunan yang di sebut Rencana Pembangunan Tahunan ( REPETA ) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ).

Ada perbedaan yang mendasar antara rencana pembangunan lima tahun dengan PROPENAS. REPELITA memuat secara rinci apa yang akan di laksanakan selama lima tahun kedepan yaitu pembangunan persektor, perdaerah dan perdepartment.

PROPENAS adalah penjabaran dari GBHN 1999-2004 da merupakan Rencana Pembangunan Lima Tahun. Untuk pelaksanaan propenas, masing-masing department dan pemerintah daerah juga harus menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan Program Pembangunan Daerah (PROPERDA). RENSTRA harus tetap berpedoman pada PROPENAS, sedangkan PROPERDA sejauh menyangkut komitmen nasional berpedoman pada PROPENAS tetapi di mungkinkan adanya penekanan prioritas sesuai keadaan kepentingan daerah masing-masing.

C.               Prioritas Pembangunan

PROPENAS telah memilih lima Prioritas pembangunan nasional tersebut adalah sebagai berikut:

1)                  Membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahanakan persatuan dan kesatuan.

2)                   Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik.

3)                  Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan.

4)                  Membangunan Kesejahteraan rakyat serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan ketahanan budaya.

5)                  Meningkatkan Pembangunan Daerah.

BAB IV

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Amandemen terhadap UUD 1945 pada tahun 1999-2002 menyebabkan terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan. Beberapa dampaknya ialah di hapuskanya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional dan diterapkanya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam negara kesatuan republik indonesia.

Dengan tidak berlakunya lagi GBHN dan penerapan Otonomi Daerah, maka di bentuklah UU.25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Sistem ini dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusatdan daera dengan melibatkan masyarakat.

A.               Asas dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 2 ayat 3 UU no.25 tahun 2004, sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara, adapun asas umum penyelenggaraan negara tersebut sebagai berikut.

1)                  Asas kepastian hukum

2)                  Asas tertib penyelenggaraan negara

3)                  Asas kepentingan umum

4)                  Asas Keterbukaan

5)                  Asas Proposionalitas

6)                  Asas Profesionalitas

7)                  Asas Akuntabilitas

B.                 Tahapan Perencanaa Pembangunan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional terdiri dari empat tahap yaitu sebagai berikut:

1)                  Penyusunan Rencana

Untuk menghasilkan rencana yang matang, ada empat langkah yang harus di perhatikan dalam melakukan penyusunan rencana. Pertama, menyiapkan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. Kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Ketiga, melibatkan masyarakat dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Keempat, menyusun rancangan akhir rencana pembangunan.

2)                  Penetapan Rencana

Tahap ini bertujuan untuk menetapkan rencana yang telah dibuat menjadi sebuah produk hukum, sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakanya

3)                  Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Pengendalian dimaksudan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana. Pengendalian dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana.

4)                  Evaluasi Pelaksanaan Renccana

Evaluasi pelaksanaan rencana dilakukan dengan megnumpulkan dan menganalisis data dan informasi yang tersedia. Hal ini bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran, serta kinerja pembangunan.

C.                Pola Perencanaan Pembangunan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional memiliki pola sebagai berikut:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

c. Rencana Pembangunan Tahunan/Rencana kerja pemerintah

BAB V

KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Tidak dapat dipungkiri, pemerintah Orde Baru cukup berhasil dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sehingga Indonesia pernah di kategorikan sebagai “macan asia” oleh Bank Dunia. Ini mungkin adalah prestasi tertinggi dan terakhir pemerintah Orde Baru.

Sebelumnya, pemerintah Orde Baru berhasil membawa Indonesia berswasembada pangan (1985), serta menekan angka kelahiran bayi yang sangat tinggi pada pemerintahan Orde Lama. Pemerintah Orde Baru juga berupaya menciptakan pemerataan persebaran penduduk melalui transmigrasi. Cara ini terlihat cukup efektif di awal-awal pelaksanaanya. Disamping itu, pemerintah Orde Baru juga berhasil menekan laju inflasi dari sekitar 650% di zaman Orde Lama menjadi berada rata-rata di bawah dua digit hingga krisis ekonomi mulai melanda di tahun 1997. Ekspor nonmigas Indonesia juga meningkat sehingga Indonesia tidak selalu bergantung pada ekspor minyak dan gas bumi.

Akan tetapi, pembangunan Indonesia banyak bergantung pada bantuan luar negeri. Negara-negara maju yang tergabung dalam IGGI yang kemudian menjadi Consultative Group on Indonesia (CGI) berkomitmen untuk secara teratur menyuplai perekonomian Indonesia dengan utang luar negeri. hal ini menyebabkan kemandirian perekonimian Indonesia melemah. Ketergantungan kepada modal asing mengakibatkan perekonomian menjadi hancur ketika badai krisis melanda di tahun 1997. Melemahnya nilai tukar rupiah menyebabkan banyak investor asing keluar di Indonesia. Pemerintah Orde Baru jelas gagal membuat rupiah sebagai mata uang yang kuat. Nilai rupiah tetap lemah sejak awal Orde Baru hingga sekarang.

Pada masa reformasi, pemerintah berhasil menciptakan kebebasan pers, yang sangat bermanfaat sebagai alat kontrol pembangunan. Pers membuat masyarakat sadar politik dan sadar hak sebagai warga negara. Pemerintah juga berhasil membuat iklim berpolitik yang jauh lebih sehat dibanding masa Orde Baru. Kehidupan politik Indonesia lebih demokratis dan dinamis pada masa Orde Reformasi.

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( KKN ) adalah kegagalan terbesar dalam pembangunan Indonesia, mulai dari pemerintahan Orde Baru hingga saat ini. KKN mengakibatkan dunia bisnis banyak dihadapkan pada “biaya-biaya siluman” dari pungutan tak resmi, yang menyebabkan proses produksi tidak efisien dan harga menjadi mahal. KKN juga menyebabkan rendahnya Profesionalisme dan wibawa para pejabat negara dan mengakibatkan penegakan hukum menjadi sangat sulit di terapkan di Indonesia.

Jadi, dapat di simpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional. Keduanya  harus berjalan secara beriringan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Namun memang tidak dipungkiri bahwa banyak sekali masalah-masalah yang menghambat tercapainya tujuan pembangunan nasional, seperti masalah pengangguran, untuk mengatasinya, banyak usaha yang telah dilakukan pemerintah. Salah satunya melalui kebijakan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

S, Alam. 2007. Ekonomi 2. Jakarta:Esis.

Wahyuni, Meity Sri. 1995. Pegangan Ekonomi 2. Bandung:Armico.